Permen, Mau?

Udah lama ga update blog gara2 kerjaan yg tiba2 banyak dan kebetulan energi lagi melimpah jadi semangat kerja, jadi ntar klo lagi nggak mood bisa nyantai hehe. Saking sibuknya jadi tidak update sama gosip2 lokal maupun interlokal, untungnya ada rangkuman gosip hot 2010 dari pinguw.

Dari berita2 tersebut, saya tertarik dengan berita tentang permen (dan tentang Dian Sastro tentunya :p ). Ada yang tau isi RPM Konten itu sendiri kaya gimana dan siapa sih sebenarnya yg bikin itu? Namanya sih peraturan menteri tapi kok waktu saya baca disini menterinya sendiri ngomong ga tau ya?

Salah satu yg membuat saya lebih gencar mencari info tentang RPM Konten ini daripada berita tentang Dian Sastro adalah karena gosipnya salah satu dari isi RPM ini mengatur tentang konten multimedia dimana jika ada konten yang melanggar aturan makan yg dikenakan sanksi adalah penyedia sarananya. Misal ada yang upload gambar porno di forum maka yg kena adalah yg punya forum karena dianggap lalai tidak mengawasi isi forumnya dan menyebabkan dapat diaksesnya konten itu. Padahal yang namanya forum (apalagi forum besar), jumlah postingan yang masuk tiap harinya sangat banyak dan bisa dibilang tidak mungkin diawasi satu-persatu isinya. Mimin atau Momod forum aja bisa rabun kalo harus ngebaca semua thread yg dimoderasinya, apalagi yang punya forum.

Dengan begitu jika RPM itu nantinya benar2 disahkan menjadi PerMen maka sepertinya saya harus menutup blog, account facebook, formspring, dan semua media lain sebelum saya jadi korban seperti Prita yang dituduh merusak nama baik (disini bisa saja saya dituduh menyediakan sarana yg bisa membuat orang merusak nama baik kan) 😀

Hal yang cukup ironis adalah ketika saya membaca di sini pernyataan bahwa nilai moral Indonesia cukup rendah dimana pornografi dapat didapatkan dengan mudah dan jika ini diteruskan maka bencana akan terus terjadi. Yah tapi klo dia bikin RPM dengan tujuan itu mah jelas merupakan solusi yg tidak tepat. Di tempat lain malah katanya ada anggota DPRD yang mengusulkan PSK ditarik pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah. Nah lo, mau menghapus pornografi tapi PSK dibiarin, malah ditarik pajak (fokusnya emang ke duit kali ya, gpp bencana jalan terus) dan Menneg Pemberdayaan Perempuan tidak sependapat dengan alasan PSK itu pekerjaan ilegal. Alasan penolakan yang menurut saya tidak pada tempatnya, ya tapi mungkin itu karena dia melihat PSK itu sebagai cara memberdayakan perempuan ya?

Ah sudahlah, sepertinya saya tidak cocok ngomongi hal kaya gini. Niatnya santai sejenak sambil update blog kok malah membahas topik ginian, saatnya kembali mencari berita Dian Sastro bekerja.