SPT2017


Tiba kembali saat pelaporan pajak tahunan saat amplop formulir 1721-A1 dibagikan oleh finance, dan karena tahun lalu saya sudah bikin EFIN maka tahun ini saya berniat untuk mencoba isi SPT secara online mengingat akhir2 ini sering hujan dan lokasi kantor pajak yang lumayan jauh, belum lagi males ngantrinya. Walaupun sudah lupa passwordnya, tapi untungnya DJP online menyediakan fitur bagi yang lupa password.

Entah karena sudah diimprove atau karena lagi awal bulan dan belum banyak yang akses, situsnya bisa diakses dengan mudah dan cepat, bahkan sampai selesai submit nggak ada error sama sekali. Pengisiannya juga cukup mudah dengan adanya wizard yang membantu proses pengisian, tinggal klik sana sini dan otomatis diarahkan ke form yang sesuai (1770S atau 1770SS)
E-Form

Perhitungannya juga dilakukan secara otomatis sehingga kita tidak perlu mengetik manual besar PPh yang kita bayarkan (jadi nggak terlalu nyesek lah), bisa nyantai2 di rumah juga dengan memanfaatkan ijin ngurus pajak hehe. Buat yang masih ngisi manual dan bingung dengan perhitungannya, tutorial cara ngisi SPT yang pernah saya posting dulu itu sudah nggak valid lagi dengan perubahan PTKP 2016 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), besarnya PTKP sekarang adalah :

  • Rp 54.000.000,- per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000,- per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
  • Rp 4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
  • Rp 4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.

contoh perhitungan pajak menggunakan studi kasus yang ada di situs pajak sbb :

Sita Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT. Onix Komunika dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementrian Komunikasi & Informatika. Sita menerima gaji Rp 6.000.000,- per bulan.

PT. Onix Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni sebesar Rp 30.000,- per bulan. Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Sita membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Pada bulan Juli 2016 di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp 2.000.000,-.

hasilnya sbb :

Gaji Pokok 6.000.000,00
Tunjangan Lainnya (jika ada) 2.000.000,00
JKK 0.24% 14.400,00
JK 0.3% 18.000,00
Penghasilan bruto (kotor) 8.032.400,00
Pengurangan
1. Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00 = 401.620,00 401.620,00
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok 120.000,00
3. JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada 60.000,00
(581.620,00)
Penghasilan neto (bersih) sebulan 7.450.780,00
Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780,00 89.409.360,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 54.000.000,00
(54.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun 35.409.360,00
Pembulatan ke bawah 35.409.000,00
PPh Terutang 
5% x 50.000.000,00 1.770.450,00
PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 : 12 147.538,00

Keterangan :

(i) Tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri.

(ii) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0.24% – 1.74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Di OnlinePajak, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan-perusahaan yaitu 0.24%.

(iii) Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan, atau Rp 6.000.000,- setahun

(iv) Jaminan atau Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Jumlah persentase yang diterapkan di sini adalah 1%.

(v) Penghasilan Neto: Jika pegawai merupakan pegawai lama (lebih dari satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun, namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei misalkan, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 (diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun: Mei-Desember = 8 bulan). Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari.

(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak.

Pada contoh ini WP sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak, namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP WP Sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0).

(vii) Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh, atau 3 angka di belakang (ratusan rupiah) adalah 0. Contoh: 56.901.200,00 menjadi 56.901.000,00.

Ribet ya, makanya isi online aja biar ga pusing ngitung2 manual, belum lagi nyari kode jabatan dan kode2 lainnya pas ngisi form excel manual

Iklan

Menghitung PPh Sendiri


Seperti biasa, bulan Maret adalah bulannya ngisi SPT, masa2 dimana perasaan nyesek, shock, ga rela campur jadi satu. Ngeliat nominal pajak bulanan yang jumlahnya bisa buat bayar kos sebulan aja udah nyesek apalagi liat nominal SPT tahunan, mungkin itu salah satu sebabnya PPh dipotong tiap bulan dari gaji ya, klo dipotong kumulatif di akhir taun pasti nangis guling2 apalagi ngeliat masih banyak janda2 muda yang butuh bantuan jalan2 rusak tak terurus dan fasilitas umum dengan kondisi memprihatinkan yang bikin bertanya2 kemana larinya semua pajak itu. Eniwe, taun ini gw mulai belajar cara ngitung pajak sendiri secara form A1 dari kantor lama yang ga nyampe2 dan pas ditanya cuma bilang udah dikirim (susah bener dimintain softcopy, tinggal attach file trus klik send juga). Oke mari kita mulai saja

Sebelum kita mulai menghitung PPh, kita perlu mengetahui 2 komponen penting dalam proses perhitungan ini

– Penerimaanyang termasuk dalam penerimaan ini adalah gaji kotor, tunjangan2, uang lembur, honorarium, THR, bonus, hingga premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam kategori penerimaan.  Semua nilai penerimaan dalam setahun ini dijumlahkan dan dianggap sebagai Penghasilan Bruto.

– Pengurangan
ada penerimaan tentu saja ada pengurangan. Yang termasuk dalam pengurangan ini adalah biaya jabatan, Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), dan Iuran Pensiun. Yeah, yang masuk dalam kategori pengurangan ini emang dikit banget jika dibandingkan dengan apa yang ada di Penerimaan (JHT ama pensiun juga nggak semua ada padahal).

Buat yang bertanya2 biaya jabatan itu apa, Benda ini adalah pengurangan yang diberikan untuk Pegawai Tetap yang nilainya adalah 5% dari total pendapatan yang diterima tiap bulan (gaji, tunjangan, RDA, uang rokok, asuransi, dll). Jadi THR, bonus, dan hal2 yang dapetnya setaun sekali (nggak tiap bulan intinya) tidak termasuk dalam pengurangan biaya jabatan. Dan pengurangan biaya jabatan ini nilainya maximal 6juta setaun

Nah dari nilai total Penerimaan-Pengurangan ini akan didapatkan Penghasilan Netto setahun. Inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung PPh21 kita
Mulai Menghitung PPh21